Ormas Islam Ramai2 Tolak Gagasan BNPT Untuk Mensertifikasi Pemuka Agama

Sosiolog Ini Usulkan Sertifikasi Ulama di Indonesia
Senin, 03 September 2012, 07:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati kemasyarakatan yang juga Sosiolog Universitas Nasional Nia Elvina mengusulkan Kementerian Agama bisa mewacanakan untuk melakukan sertifikasi ulama. “Jika dosen dan intellectual pun bisa disertifikasi, apakah tidak mungkin juga dilakukan bagi ulama untuk menjaga kredibilitas keulamaan,” katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dirinya ingin memberikan pandangan mengenai ide tentang sertifikasi ulama karena melihat kecenderungan Islam di Indonesia ini mengarah pada radikalisme. Misalnya, kata dia, akhir-akhir ini banyak konflik yang melibatkan pemeluk-pemeluk agama Islam. “Saya pikir untuk mengatasi hal ini barangkali perlu diadakan semacam sertifikasi ulama itu,” kata Sekretaris Curriculum Ilmu Sosiologi Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu.

Ia mengemukakan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit ulama-ulama yang ada mempunyai kredibilitas yang rendah. Dicontohkannya bahwa ada kasus mantan narapidana, preman atau artis bisa jadi ulama. “Sehingga dakwah yang disampaikanpun kualitasnya sangat rendah. Mereka kurang bisa menginterpretasi dengan baik ajaran-ajaran Islam,” katanya.

Akibatnya, kata dia, tidak jarang dengan dakwah yang tidak lengkap banyak menimbulkan kekacauan sosial. “Dan tidak jarang peran mereka ini dipolitisir untuk memihak kepada kepentingan tertentu. Bukan kepentingan masyarakat Muslim terbesar/kalangan miskin di Indonesia,” katanya.
http://www.republika.co.id/berita/du…a-di-indonesia


Ide Sertifikasi Ulama Upaya Mengkriminalisasi-kan Pemikiran yang Mengusung Islam
“BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh”
Ahad, 09 September 2012

Hidayatullah.com– Usulan adanya sertifikasi ulama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sertifikasi ulama guna mencegah maraknya paham radikal di masyarakat, mulai melahirkan penentangan. Harits Abu Ulya, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai, ide sertifikasi terhadap ulama akan hanya menunjukkan masyarakat kekalutan lembaga BNPT yang tak mampu meredam fenemona teror. “Ini semacam kekalutan BNPT ketika menghadapi fenomena teror. Dan logika sertifikasi secara eksplisit sebenarnya justru telah menyudutkan Islam, seolah-olah dengan ajaran-ajaran jihad-nya biang munculnya teorisme, ujarnya kepada hidayatullah.com, Ahad (09/09/2012)

Harits yang juga pemerhati kontra-terorisme menilai BNPT tidak rational dan kurang obyektif melihat persoalan terorisme di Indonesia. Ia bahkan menyatakan, dalam praktiknya di lapangan, upaya deradikalisasi justru lebih banyak menyodorkan konsep Islam dengan paham liberal. Bagaimana bisa kemudian orang-orang yang muhlis mendapat begitu saja ajaran seperti ini dan mendapat sertifikat agar bisa ceramah dan mengisi pengajian. Apalagi nanti BNPT ngeles, sebenarnya peran mereka hanya fasilitator dan untuk memotong akar terorisme harus masyarakat luas yang melakukan. Ini kan sama saja mengadu domba, tambahnya.

Pria yang juga Direktur The Union Of Ideological Islamic Analys (CIIA) menilai BNPT dinilai belum menemukan resep yang efektif untuk mencegah “terorisme”, bahkan langkah dan staetemen nya selama ini dinilai ngawur yang berpotensi melahikan resistensi dari masyarakat luas yang sudah mulai sadar dengan drama terorisme. BNPT berusaha menggeser “perang” terhadap tindakan fisik kepada wilayah pemikiran dan konsep. Dan sebuah tindakan cerobah yang akan hold up seperti zaman Orde Baru, tambahnya.

Apalagi jika alasan itu digunakan hanya upaya mengkriminalisasi-kan pemikiran-pemikiran seseorang yang bersebrangan dengan kepentingan status quo, terutama pemikiran yang mengusung Islam. Sebelumnya, dalam sebuah diskusi Sindoradio, bertajuk “Teror Tak Kunjung Padam” di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012), Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris mengusulkan adanya sertifikasi terhadap ulama. “Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi,” ujarnya.

Penentangan serupa juga datang dari Ketua Komisi Fatwa MUI Maruf Amin. Menurut Kiai Maruf, predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat. “Untuk apa sertifikasi seperti ini. Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu,” jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu, (08/09/2012).

Sementara itu, Ketua Umum Adjoin Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kepada itoday, mengatakan ide BNPT dinilai sudah kebablasan dan tidak paham kesucian agama Islam dan tidak tahu kemuliaan ulamanya. “BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh, sehingga mereka ingin punya justifikasi dan legitimasi utk “mengerjai” Islam dan ulamanya,” ujarnya.*
http://www.hidayatullah.com/scan/246…ung-islam.html

Sertifikasi Ulama? BNPT Kurang Kerjaan!
09 September 2012

Seperti kurang kerjaan saja, Badan Nasional Penanggulangan Teroris(BNPT)
menggulirkan wacana perlu dibuat sertifikasi untuk dai atau ulama. Dalam diskusi Sindo Telephone logic, Polemik bertajuk Teror Tak Kunjung Usai di Warung Daun, Jakarta Pusat hari Sabtu(8/9/2012), Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris berkata,Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi

Sepertinya proyek Deradikalisasi yang dijalankan BNPT masih kurang, sehingga
wacana sertifikasi terhadap dai dan ulam ini muncul. Saya tak habis pikir, bagaimana nanti ratusan ribu bahkan jutaan dai atau ulama menjalani proses sertifikasi ini, berapa banyak duit lagi untuk mengurus hal yang tak penting
macam ini. Atau memang sengaja bikin proyek baru, biar ada kucuran duit lagi?
Entahlah

Untung saja Majelis Ulama Indonesia(MUI) segera bersikap menghadapi wacana gendeng ini. MUI menolak sertifikasi dai dan ulama. Lewat Ketua Fatwa MUI, KH. Maruf Amin menegaskan, predikat ulama didapat dari masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat.

Kita memang perlu mempertanyakan efektifitas institusi pemerintah yang
menanggulangi kasus terorisme ini. Dengan dalih meniru negara Singapura dan Arab Saudi, dalam sertifikasi ulama ini, menurutku agak aneh, Kepala BNPT Ansyad Mbay yang dimana-mana selalu menuduh para teroris berpaham Wahabi, masa mau meniru negara yang banyak Wahabinya? Tanya kenapa?Semoga saja wacana sertifikasi ulama ini bukan karena UUD, ujung-ujungnya duit
Wallahualam
http://sosbud.kompasiana.com/2012/09…urang-kerjaan/

Incoming search terms:

  • cerita agama islam
  • cerita tentang nash dalam agama islam

Original source : Ormas Islam Ramai2 Tolak Gagasan BNPT Untuk Mensertifikasi Pemuka Agama