Bahaya Rilis Quickcount PILKADA Sul-Sel 2013

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 22 januari kemaren, telah berlangsung dan terbilang cukup sukses. Seperti beberapa daerah, hasil dari sebuah pemilihan baik pemilihan Bupati, Gubernur, sampai Presiden, sudah dapat diketahui hanya dalam hitungan jam. Cara yang dikenal dengan istilah quickcount itu, adalah produk pengetahuan yang tentunya membawa manfaat. Namun, bagi saya tidak semua hasil quickcount, layak diumumkan dan disebarkan. Terdapat bahaya yang bisa saja muncul akibat rilis quickcount mendahului KPU/ KPUD.

Seperti halnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, pukul 14.00, hasil quickcount dari berbagai lembaga assessment menetapkan bahwa Gubernur terpilih adalah nomor 2, Gubernur in personnel yang didukung oleh salah satu partai terbesar di Sulawesi Selatan. Bahkan Denny JA, melalui akun twitternya mengucapkan selamat atas pemenang berdasarkan hasil quickcount lembaganya. Hasil-hasil ini jauh dari prediksi beberapa pengamat yang menjagokan nomor 1, yang sekaligus masih Walikota Makassar sampai satu setengah tahun ke depan.

Pasca informasi beberapa lembaga assessment tersebut, rumah pribadi Gubernur terpilih (berdasarkan quickcount) ramai dikunjungi keluarga, kolega, bahkan ratusan pendukung. “Kemenangan” dirayakan besar-besaran. Bahkan di Sidrap, daerah asal wakil gubernur “pemenang,” puluhan pemuda memplontos rambutnya dan hanya menyisakan sedikit dengan bentuk angka dua (angka nomor urut jagoannya).

Di lain pihak, kubu yang dinyatakan “kalah”, pasti akan merasa sedih, kecewa bahkan mungkin marah. Meski sudah dilakukan langkah penyadaran, namun perasaan kecewa sebagai manusia yang kalah dalam kompetisi, itu pasti. Ada yang terima ada pula yang tidak terima. Tuduh menuduh berbarengan dengan kekecewaan akan muncul, dan mengalir. Intinya, mereka sulit mendapat.

Kejadian ini menimbulkan dua pertanyaan besar; apakah hasil quickcount dari berbagai lembaga assessment, layak dijadikan pegangan atau setidaknya keyakinan siapa menang siapa kalah?. Kemudian bagaimana dampak, jika ternyata hasil quickcount itu berbeda dengan hasil perhitungan blue-collar KPU?

13589415752050267951

Sumber: mushlihin.com

Beberapa waktu lalu, di tetangga kampung saya terjadi pembunuhan, masalahnya sepele, dia merasa MALU punya hutang dan ditagih. Dua bulan lalu, rumah dan prabotan tetangga saya dibakar setelah diangkat ke tengah lapangan. Ini dilakukan oleh massa yang tak peduli dengan aparat. Pasalnya, pemilik rumah melakukan tindakan asusila, dan masyarakat merasa MALU. Bahkan salah satu pasangan calon mengatakan, “biarpun saya kalah, asalkan saya tak kalah di kampung sendiri”, karena itu membuat saya MALU.

Itulah masyarakat Bugis-Makassar, suku yang barrier dominan di Sulawesi Selatan. Memiliki budaya yang dinamakan siri (MALU). Malu bagi mereka adalah “kehidupan”, tiada guna hidup yang dilingkupi rasa malu. Mereka rela mati atas nama membela “rasa malu”. Sebenarnya siri yang dimaksud memiliki tatanan tertentu, namun secara garis besar siri itu muncul, ketika orang Bugis-Makassar merasa dipandang rendah atau hina.

Kembali ke topik. Hadirnya hasil quickcount yang memenangkan salah satu pasangan sedikit banyaknya “membuat malu” pasangan yang kalah. Apologi jelas tak pernah kosong, selalu saja ada alasan. Ada yang mengatakan itu cuma strategi membentuk keterikatan emosional simpatisan, ada juga yang dibuat pasrah akhirnya, dan mengatakan “sudahlah, akui kekalahan orang.”

Keadaan ini tentunya memiliki bias ketegangan yang tinggi. Setiap kejadian akan mudah dinilai dan dikaitkan sebagai langkah pembelaan. Ketika tim assessment salah satu pasangan juga merilis hasil yang katanya realcount dan berbeda dengan hasil quickcount, maka tanggapan kembali beragam. Pihak “pemenang” mengatakan itu cuma pembelaan diri, dan pihak yang “kalah” mengatakan ini riil. Semalam listrik di sebagian Kota Makassar padam, satu pihak menilai, akan ada perubahan suara dengan memanfaatkan padamnya listrik. Pihak lain mengatakan, padamnya listrik adalah upaya menyesuaikan hasil quickcount dengan hasil ril suara, dst.

Belum lagi, jika bias pesta dan isu kemenangan diketahui orang banyak mempengaruhi para penyelenggara pilkada. Apa iya?, kenapa tidak?, kalau pencuri sandal yang dihukum 5 tahun, kemudian bisa batal atas nama teriakan banyak orang. Semua manusia memiliki sisi psikis, memiliki rasa takut, kawatir, kasihan, dan pasrah. Semoga tidak. Semoga para penyelenggara bekerja sesuai tupoksinya.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika hasil penghitungan dari KPU berbeda dengan yang dirilis lembaga assessment dengan quickcount-nya. Apa mungkin?. Mungkin saja. 15 ribu lebih TPS dengan sampel 300, dengan metode unsystematic sampling atau apa saja namanya, hanyalah salah satu metode dalam penelitian. Terbukti, semua lembaga assessment memiliki margin miscalculation 1-5 %, artinya adanya kesalahan diakui (meski menurutnya sedikit). Jika itu terjadi, mereka para simpatisan akan merasa MALU, karena telah berpesta. Mereka yang kemudian menang akan dengan mudah mebusungkan dada, dan…..

Bagi saya, semua produk pengetahuan adalah bahan pertimbangan, semua tesa memiliki anti tesa. Produk pengetahuan bukan untuk diimani. Apa guna memamerkan hasil perhitungan?, untuk diketahui bahwa “inilah hasil perhitngan saya, dan bener lho?”, bukankah itu riya?, kenapa kita melakukan sesuatu yang bahayanya lebih banyak dari manfaatnya. Untuk saudaraku sesama warga Sulawesi Selatan, mari menempatkan siri pada tempatnya. Hasil dari KPU, itulah yang sah menurut perundangan.

Salam Damai…


Original source : Bahaya Rilis Quickcount PILKADA Sul-Sel 2013